Nasional, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan sempat membincangkan koruspi KTP elektronik dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah politikus. Hal itu dilakukan seusai pelantikan 17 Duta Besar baru di Istana Kepresidenan tadi siang, Senin, 13 Maret 2017. "Ya tadi disinggung (soal E-KTP), informasinya dari mana dan sebagainya," kata Fadli saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 13 Maret 2017.

Para politisi itu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Wapres Jusuf Kalla, kata Fadli, juga berada di sana.

Baca:
Larang Siaran Langsung Sidang E-KTP, Ini Kata Bagir Manan
Usut Aliran Duit E-KTP, KPK: Masih Ada Waktu Menggembalikan

Fadli mengatakan bahwa masalah KTP elektronik tidak dibicarakan secara detail dalam kesempatan itu. Mereka membicarakannya hanya untuk berbagi. Tak hanya tentang perkara korupsi itu, mereka membicarakan isu lain seperti Freeport.
Ia mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut perkara itu hingga tuntas. Menurut dia korupsi harus dibuktikan. Mereka yang terlibat, siapapun itu, harus patuh pada proses hukum yang berjalan. Kalau tidak, harus direhabilitasi. “Ini merugikan profesi politisi, seolah-olah semua politisi kotor."


Soal hak angket yang diajukan Fahri Hamzah atas pengusutan perkara KTP elektronik, kata Fadli, harus memenuhi syarat kuorum. Minimal harus diajukan oleh dua fraksi dan 25 anggota. Jika tidak terpenuhi, hak angket itu tidak bisa dijalankan.

Ia menilai baik usul menggelar angket sehubungan dengan proyek KTP elektronik itu. “Bisa saja, maksudnya untuk mengoreksi sistem kinerja juga."