Dubes RI Baru untuk Yordania Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Nasional, Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Yordania yang baru, Andy Rachmianto, sudah memiliki gambaran yang akan dilakukannya di tempat tugasnya. Salah satu rencananya adalah mencari akses untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Salah satu ganjalan dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Palestina, adalah kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel," kata Andy saat ditanyai Tempo seusai pelantikannya di Istana Kepresidenan, Senin, 13 Maret 2017.

Baca:
Warga Palestina Mengaku Seperti Hidup Dalam Sangkar
Selama Januari 2017, Israel Hancurkan 143 Rumah ...

Sebagaimana diketahui, berperan serta menyelesaikan konflik di Timur Tengah adalah "cita-cita" Presiden Joko Widodo sejak kampanye pemilihan presiden lalu. Menurut Presiden, Palestina berhak mendapatkan kemerdekaan setelah sekian lama berkonflik dengan Israel.

Namun cita-cita itu belum terwujud hingga saat ini. Indonesia selalu menemui jalan buntu ketika berurusan dengan Israel. Malah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak diberi akses masuk Palestina oleh Israel saat hendak melantik Konsulat Kehormatan pada 2016.

Baca juga:
Slogan Enak Zaman Soeharto, Titiek: Aman dan Gampang Cari Makan  
Kasus E-KTP, Gamawan: Kalau Dakwaan Itu Benar, Saya Tertipu Irman

Andy menuturkan posisinya di Yordania akan membantunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sebab, Yordania adalah satu dari sedikit negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan membangun hubungan baik dengan Yordania, diharapkan Yordania dapat membantu menghubungkan Indonesia dengan Israel demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Saya rasa sudah saatnya juga Presiden Joko Widodo membalas kunjungan Raja Jordania ke Indonesia dua kali,” ucapnya. Ia akan mengupayakan kunjungan Jokowi untuk membalas kunjungan itu. Kedatangan Presiden ke Yordania diyakini akan meningkatkan hubungan bilateral Yordania-Indonesia.

Strategi lain yang disiapkan adalah membangun kerja sama dengan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon dan Mesir. Kedua negara, ujar Andy, juga punya hubungan diplomatik dengan Israel untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Bagus kalau Presiden juga bisa berkunjung ke dua negara itu,” tuturnya. Kedatangan itu bisa dimanfaatkan untuk mengecek pasukan perdamaian RI di Lebanon yang jumlahnya sekitar 1300 orang.

Andy akan mengupayakan kunjungan Presiden tahun ini. "Lebih cepat lebih baik," katanya.

 

Jokowi Buat Vlog Kelahiran 2 Anak Kambingnya

Nasional, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi  bercerita tentang kegembiraannya akan kelahiran 2 ekor anak kambing lewat video vlog yang diunggah sekitar satu jam yang lalu melalui akun Youtube. Vlog dalam akun Youtube itu diberi nama Presiden Joko Widodo Vlog berjudul #JKWVLOG Kelahiran Dua Ekor Anak Kambing di Istana Bogor, Senin, 13 Maret 2017.

Politikus Bicarakan Korupsi E-KTP di Istana Kepresidenan

Nasional, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan sempat membincangkan koruspi KTP elektronik dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah politikus. Hal itu dilakukan seusai pelantikan 17 Duta Besar baru di Istana Kepresidenan tadi siang, Senin, 13 Maret 2017. "Ya tadi disinggung (soal E-KTP), informasinya dari mana dan sebagainya," kata Fadli saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 13 Maret 2017.

Para politisi itu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Wapres Jusuf Kalla, kata Fadli, juga berada di sana.

Baca:
Larang Siaran Langsung Sidang E-KTP, Ini Kata Bagir Manan
Usut Aliran Duit E-KTP, KPK: Masih Ada Waktu Menggembalikan

Fadli mengatakan bahwa masalah KTP elektronik tidak dibicarakan secara detail dalam kesempatan itu. Mereka membicarakannya hanya untuk berbagi. Tak hanya tentang perkara korupsi itu, mereka membicarakan isu lain seperti Freeport.
Ia mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut perkara itu hingga tuntas. Menurut dia korupsi harus dibuktikan. Mereka yang terlibat, siapapun itu, harus patuh pada proses hukum yang berjalan. Kalau tidak, harus direhabilitasi. “Ini merugikan profesi politisi, seolah-olah semua politisi kotor."


Soal hak angket yang diajukan Fahri Hamzah atas pengusutan perkara KTP elektronik, kata Fadli, harus memenuhi syarat kuorum. Minimal harus diajukan oleh dua fraksi dan 25 anggota. Jika tidak terpenuhi, hak angket itu tidak bisa dijalankan.

Ia menilai baik usul menggelar angket sehubungan dengan proyek KTP elektronik itu. “Bisa saja, maksudnya untuk mengoreksi sistem kinerja juga."

Ini Sebab Semua Objek Wisata di Bukittinggi Digratiskan Hari Ini

Nasional, Padang - Pemerintah Kota Bukittinggi memanjakan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi pada Sabtu, 11 Maret 2017. Mereka bisa menikmati seluruh objek wisata di kota tersebut secara gratis.

Masuk gratis ke seluruh objek wisata di Bukittinggi itu, diberlakukan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-33 pencanangan Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang jatuh pada Sabtu, 11 Maret 2017.

"Benar. Tiket masuk ke seluruh tempat wisata kami gratiskan," ujar Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias kepada Tempo, Sabtu, 11 Maret 2017.

Baca juga: Guyonan Turis Arab Saudi Hebohkan Bandara Ngurah Rai

Kata Ramlan, masyarakat diberi kesempatan untuk masuk seluruh objek wisata tanpa bayar. Agar mereka merasakan Bukittinggi sebagai Kota Wisata.

Wisatawan bisa memasuki Panorama Ngarai dengan gratis. Menikmati keindahan Ngarai Sianok di bawah pepohonan nan rindang dan sejuk. Di kawasan itu mereka juga disuguhkan dengan wisata sejarah dengan memasuki Lubang Jepang.

Masyarakat juga bisa melihat benteng peninggalan Belanda, Fort de Kock yang didirikan pada tahun 1825. Benteng ini digunakan tentara Belanda untuk bertahan saat Perang Paderi. Benteng ini juga menyambung ke Taman Margasatwa Budaya Kinantan.

Simak pula: MUI Dukung Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Emil Anwar mengatakan, pengunjung bisa menikmati keindahan dan pesona wisata yang selama ini berbayar di Bukittinggi, dengan gratis pada 11 Maret 2017 ini. Seperti, Taman Panorama Lubang Jepang, Benteng Fort de Kocok, Rumah Adat nan Baanjuang, dan Taman Margasatwa.

Tepat 33 tahun yang lalu, kata Emil, Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai Kota Wisata oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Yopp Ave. Kini Pemerintah Kota Bukittinggi ingin membangun Sapta Pesoan berbasis masyarkaat.

"Sehingga kami berharap masyarkaat bisa mempromisikan objek wisata di Bukittinggi kepada lingkungan keluarganya dan taman-temannya. Mereka juga bisa mempromosikan melalui media sosial," ujarnya, Sabtu, 11 Maret 2017.

Lihat juga: Kementerian Pariwisata Sasar Turis Cina Berkantong Tebal

Emil optimistis tingkat kunjungan akan tinggi. Sebab, dari surveinya terhadap sejumlah warga Bukittinggi, ternyata masih banyak warga yang sudah lama tak mengunjungi objek wisata. Masyarkaat juga mengapresiasi digratiskannya tiket masuk objek wisata tersebut.

Apalagi saat ini, kata dia, pengelolaannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Sehingga fasilitas layanan umum ditingkatkan, terutama kebersihan dan kenyaman pengunjung. "Ini menjadi daya tarik dan pasti akan disebar luaskan pengunjung," ujarnya

ANDRI EL FARUQI

UNS Menganugerahi Goenawan Mohamad Penghargaan Bidang Budaya

Nasional, Solo - UNS (Universitas Sebelas Maret) Surakarta menganugerahi penghargaan di bidang budaya kepada budayawan Goenawan Mohamad dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-41, Sabtu, 11 Maret 2017. Goenawan Mohamad dinilai memiliki jasa yang besar di dunia budaya sehingga menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Budhaya.

Sidang senat terbuka itu dihadiri oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta para pejabat di lingkungan UNS. Sebelum menggelar sidang senat, tamu undangan juga menghadiri pembukaan museum serta melakukan uji coba bus listrik di kampus tersebut.

Baca juga: Goenawan Mohamad Luncurkan Buku Puisi 'Fragmen'

Rektor UNS Ravik Karsidi mengatakan penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Budhaya diberikan kepada tokoh yang memiliki andil dalam dunia budaya. "Kiprah Goenawan Mohamad di bidang pengembangan budaya sudah tidak diragukan lagi," katanya di Auditorium Kampus UNS, Sabtu, 11 Maret 2017.

Menurutnya, kampus UNS berada di Kota Surakarta yang merupakan salah satu pusat budaya. Mereka selalu bersentuhan dengan hasil karya para pujangga, empu, serta ilmuwan. Hal itu membuat UNS merupaya memberikan perhatian kepada tokoh yang dipandang berkontribusi besar terhadap kebudayaan.

Goenawan Mohamad dalam sambutannya menyebut bahwa penghargaan itu sebuah apresiasi terhadap kerja kebudayaan bersama banyak orang. "Mengingat saya tidak hanya bekerja sendirian di Tanah Air yang luas ini," kata dia.

Simak pula: Kata Goenawan Mohamad : Frankfurt Book Fair Proyek Sekali Seumur Hidup

Dalam acara tersebut, Goenawan Mohamad berkesempatan membacakan orasi ilmiahnya yang berjudul 'Universitas dan Pasca-Kebenaran'. Materi pidato itu berlatar dari merebaknya berita bohong, informasi palsu, hingga suara kebencian belakangan ini.

Dalam pidato itu, dia mengungkapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh universitas untuk menghadapi kondisi itu. Ia mengajak universitas menjadi lembaga clearing house (penjernih) di tengah kondisi penyebaran informasi yang karut marut.

AHMAD RAFIQ

Penilaian Tahap II Tim APN 2017 di Jabar

Nasional– Jawa Barat memiliki beberapa inovasi yang diharapkan bisa mendorong provinsi ini meraih juara pertama Anugerah Pangripta Nusantara (APN). Pada APN 2016 lalu,  provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ahmad Heryawan ini  berada di posisi kedua terbaik setelah Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DI Yogyakarta di nomor tiga.

Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengungkapkan hal itu saat menerima tim APN 2017 tahap II dari Kementerian PPN/Bappenas RI di   Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Jumat (10/3). Menurut dia, ada beberapa inovasi yang dapat  mendorong Jabar meraih posisi pertama, di antaranya, program e-Samsat,  TPP berbasis kinerja, dan program Simpatik di perijinan.  “Saya berharap ketiga inovasi ini bisa mengangkat posisi Jawa Barat di posisi  pertama,”  kata dia.

Penilaian Tahap II ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk verifikasi terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi. Tahapan penilaian ada tiga, yakni, tahap I sudah dilakukan sejak Januari 2017 terhadap Dokumen RKPD Provinsi, tahap II, verifikasi proses penyusunan RKPD, dan penilaian tahap III,  berupa presentasi dan wawancara di tingkat pusat.

“Ini baru sampai tahap penilaian perencanaan, tapi dikatakan perencanaannya bagus, Insya Allah pelaksanaan juga optimal,” kata Deddy.  Jabar dari sisi akuntabilitas, menurut Deddy dapat penilaian A, tertinggi bersama tiga provinsi lain, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Uke Muhammad Husein, anggota tim penilai mengatakan, ke depan ada wacana penilaian APN tidak hanya berhenti pada perencanaan saja. Namun, dari perencanaan tersebut harus bisa dilaksanakan secara optimal yang  berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Menurut  Uke, APN ini diberikan sebagai upaya mendorong setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk bisa menyiapkan dokumen rencana pembangunan atau RKPD secara konsisten, lebih baik, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, untuk menciptakan insentif bagi pemerintah daerah  dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu. Sasarannya adalah  tersusunnya metode dan kriteria penilaian dokumen rencana pembangunan, terlaksananya penilaian dokumen rencana pembangunan, dan terpilihnya provinsi, kabupaten, kota dengan dokumen rencana pembangunan yang terbaik.

Dengan meraih APN, maka tingkat  kredibilitas daerah dalam kualitas pembangunan dapat  meningkat.  APN memiliki efek  terhadap  politik maupun ekonomi. Misalnya,  investor akan lebih percaya pada daerah pemenang APN  karena mereka  memiliki perencanaan pembangunan yang lebih baik. “Program ini untuk  menilai  ini loh daerah terbaik,” ujar Uke.

Selain Uke, anggota tim penilai Kementerian PPN/Bappenas yang hadir pada acara pembukaan penilaian di Jawa Barat ini adalah Wihana Kirana Jaya sebagai Ketua Tim dan Lilis Widyawati Dwi Lestari.

(*)

Golkar Bentuk Satuan Khusus Brigade Beringin

Nasional, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi langkah partainya membentuk Brigade Beringin. Ia mendorong agar unsur Golkar ini aktif menjaga keamanan partai dan meminta anggotanya siap ditugaskan kapan dan di manapun. “Saya melihat saudara-saudara sudah diuji saat pilkada putaran putaran pertama di DKI,” kata Novanto di kantor DPP Partai Golkar, Jumat, 10 Maret 2017.

Tugas Brigade Beringin, kata Novanto, dalam waktu dekat adalah mengawal pilkada di DKI Jakarta putaran kedua. Secara umum tugas dari Brigade Beringin adalah menjaga harkat dan martabat Partai Golkar. Mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan jika ada upaya penyerangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada partai.

Baca:
Kasus E-KTP Bikin Resah Golkar, Muncul Desakan Munaslub
Putaran 2 Pilkada DKI, Golkar Siap Dampingi Relawan Ahok-Djarot

Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menyerahkan 215 Brigade Beringin dari DPD Partai Golkar DKI kepada DPP Partai Golkar, hari ini. Personel Brigade Beringin, kata Yorrys, telah menjalani latihan pada 28 Januari-10 Februari 2017. Termasuk latihan bela negara dan pemahaman visi misi Partai Golkar.

Menurut Yorrys, Brigade ini disiapkan untuk menghadapi dinamika politik mendatang. “Kami merancang harus ada kekuatan yang bisa siap terlatih, terdidik, untuk menjaga dan mengawal seluruh aset Golkar.”

Baca juga:
Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Politik  
KPK Pastikan 37 Nama Anggota Komisi II DPR Terima Duit E-KTP 

Rencananya, kata Yorrys, ada Brigade Beringin di setiap provinsi yang terlatih agar memiliki jiwa korsa. Pelatihan dilakukan Golkar bekerjasama dengan kepolisian. Jumlah Brigade di setiap provinsi sekitar 215 orang. Orang-orang itu akan mengawal para saksi di TPS saat Pilkada DKI putaran kedua. Selain itu mengawal tim relawan Ahok-Djarot dalam sosialisasi program.

DANANG FIRMANTO

56 Mantan Teroris Ikut Program Deradikalisasi Ala Bupati Dedi

Nasional, Jakarta -  Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyerahkan 56 mantan teroris yang tinggal di wilayah Jawa Barat untuk menjalani program deradikalisasi yang dilakukan Pemkab Purwakarta.

"Mereka kami serahkan ke Pak Dedi (Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi)," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, usai memberikan ceramah di hadapan ratusan pelajar Sekolah Idiologi Purwakarta, di taman Maya Datar Purwakarta, Jumat, 10 Maret 2017. Para mantan teroris itu, ujar dia, selama ini juga dalam pembinaan deradikalisasi BNPT.

Kepercayaan yang diberikan BNPT, Irfan menjelaskan, karena Dedi dinilai berhasil melakukan deradikalisasi terhadap mantan teroris Agus Marshal. Bahkan Agus kini jadi salah satu pengajar di Sekolah Idiologi dan Akademi Kebangsaan.

Baca: Mantan Teroris Agus Marshal, Gagal Ternak Ayam Jadi Mandor 

Dedi yang diberi amanah BNPT tersebut menyatakan kesiapannya. "Ya, kami bersedia untuk membina mereka yang semula berbeda kerangka berpikir, idiologi dan pernah 'bertapa' (dipenjara) tersebut," tutur Dedi.

Dedi menyatakan akan melakukan deradikalisasi dengan cara yang khas yang langsung menukik pada persoalan pokok. "Pendekatannya personal, mengajak berpikir soal alam, sesama dan lingkungan," katanya.

Meski 56 mantan teroris tersebut tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, Dedi mengaku tak ada masalah. "Saya kan orang senang bertandang ke daerah-daerah bahkan pelosok pedesaan. Jadi, ini, tugas yang menantang sekaligus mengasyikan," tutur Dedi.

Baca: GP Ansor: Jember Masuk Zona Merah Radikalisme

Ia sedikit membuka pendekatan kultural yang akan dilakukan dalam program deradikalisasi tersebut. "Mereka yang berada di daerah, seperti Cirebon, saya akan carikan areal pertanian untuk diajak bertani sekaligus menenangkan pikiran," tutur Dedi.

Ketika ditanya ihwal biaya program deradikalisasi yang akan dilakukan Dedi, Irfan yang duduk di depannya, langsung menyahut, "Yang pasti, anggarannya dari negara."

NANANG SUTISNA

KPK Yakin Punya Bukti Kuat dalam Kasus Korupsi e-KTP

Nasional, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan pihaknya yakin dengan bukti atas dakwaan dugaan korupsi dalam proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Meski dalam dakwaan itu menyebutkan sekitar 40 orang terlibat dan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. 

Menurut dia, KPK telah memiliki minimal dua alat bukti sejak memulai penyelidikan di Tahun 2014 dan 2016. "Kami sudah mengantongi minimal bukti permulaan yang cukup," kata Febri lewat sambungan telepon dalam acara diskusi ruang tengah di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Baca : Wiranto Sebut Kasus Korupsi E-KTP Seperti Bom, Ini Alasannya

Alat bukti itu kemudian diperkuat lewat informasi tambahan dari 14 orang yang mengembalikan uang. Selain itu, ditambah dengan keterangan dua orang tersangka yang mengajukan diri sebagai justice collaborator dan bukti lain yang dimiliki KPK. "Ini yang membuat kami yakin dengan dakwaan yang kami bacakan," ujarnya.

Menurut Febri, KPK masih di langkah awal dalam menangani korupsi ini. Pasalnya, KPK baru memproses dua orang tersangka. Padahal, diduga korupsi ini dilakukan secara berjamaah. Ia berujar KPK akan memproses kasus ini satu persatu di dalam persidangan.

Baca : Kasus Korupsi E-KTP, Hasto PDIP Bilang Nama Kadernya Dicatut

KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto sebagai tersangka. Dalam berkas dakwaan yang dibacakan pagi tadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beberapa nama besar disebut menerima kucuran duit e-KTP.

Jaksa mendakwa Irman dan Sugiharto memperkaya diri sendiri dan 76 orang lain dan enam perusahaan. Beberapa nama yang disebut-sebut turut diperkaya Irman dan Sugiharto di antaranya adalah Gamawan Fauzi, Yasona Laoly, Diah Anggraini, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Ganjar Pranowo, Chairuman Harahap, Arief Wibowo, Miryam S Haryani, Agun Gunandjar Sudarsa, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Jamal Aziz, serta 37 anggota Komisi II DPR.

Baca : Kasus E-KTP, Ade Komarudin Bantah Pernah Terima Uang dari Irman

Jaksa menyatakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain ini dilakukan kedua tersangka bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Dukcapil.

AHMAD FAIZ | MAYA AYU PUSPITASARI

KPK Pastikan 37 Nama Anggota Komisi II DPR Terima Duit E-KTP

Nasional, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memastikan 37 orang anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima duit proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). “Menurut konstruksi yang kami lihat begitu kenyataannya,” kata dia di KPK, Kamis, 9 Maret 2017.

Menurut Laode, 37 nama tersebut nantinya akan didalami lebih lanjut, yaitu dengan melihat konstruksi dakwaan yang telah disusun oleh tim jaksa. Namun ia masih enggan menjabarkan nama-nama anggota Komisi II DPR saat proyek e-KTP digulirkan pada tahun anggaran 2011-2012.
 
Baca: Sidang Kasus E-KTP, KPK Akan Tindaklanjuti Nama-nama dalam Dakwaan

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan 37 orang anggota Komisi II DPR memang belum disebutkan dalam dakwaan pada sidang perdana hari ini.

Dia beralasan masih akan fokus pada pembuktian terhadap dua terdakwa kasus e-KTP, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Febri mengatakan 37 nama tersebut termasuk sekitar 70 nama dan 5 korporasi yang diduga menikmati duit proyek e-KTP. “Mereka diduga menerima sejumlah uang terkait dengan porsi dan posisi masing-masing,” kata dia.

Simak juga: AJI Protes Larangan Siaran Langsung Sidang Korupsi E-KTP

Meski begitu, Febri memastikan 37 nama itu akan dibuka ke publik. “Nanti di sidang satu per satu akan dibuka tentu saja siapa yang menerima dan kaitannya apa.”

DANANG FIRMANTO

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang

KPK Pastikan 37 Nama Anggota Komisi II DPR Terima Duit E-KTP

Nasional, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memastikan sebanyak 37 orang anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima duit proyek pengadaan elektronik kartu tanpa penduduk (e-KTP). “Menurut konstruksi yang kami lihat begitu kenyataannya,” kata dia di KPK, Kamis, 9 Maret 2017.

Menurut Laode, sebanyak 37 nama tersebut nantinya akan didalami lebih lanjut. Yaitu dengan melihat konstruksi dakwaan yang telah disusun oleh tim jaksa. Namun ia masih enggan menjabarkan nama-nama anggota Komisi II DPR saat proyek E-KTP digulirkan pada tahun anggaran 2011-2012.
Baca : Sidang Kasus E-KTP, KPK Akan Tindaklanjuti Nama-nama dalam Dakwaan

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sebanyak 37 orang anggota Komisi II DPR memang belum disebutkan dalam dakwaan pada sidang perdana hari ini.

Dia beralasan masih akan fokus pada pembuktian terhadap dua terdakwa kasus E-KTP. Yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Febri mengatakan sebanyak 37 nama tersebut termasuk dalam sekitar 70 nama dan 5 korporasi yang diduga menikmati duit proyek E-KTP. “Mereka diduga menerima sejumlah uang terkait dengan porsi dan posisi masing-masing,” kata dia.
Simak juga : AJI Protes Larangan Siaran Langsung Sidang Korupsi E-KTP

Meski begitu, Febri memastikan sebanyak 37 nama itu akan dibuka ke publik. “Nanti di sidang satu per satu akan dibuka tentu saja siapa yang menerima dan kaitannya apa.”

DANANG FIRMANTO

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang

Pramono: Pertemuan Jokowi-SBY Beri Sinyal Positif

Nasional, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sinyal positif. "Mudah-mudahan memberikan sinyal positif oleh siapapun," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Secara spesifik, Pramono berharap pertemuan keduanya bisa memberi pengaruh baik bagi dunia internasional. Indonesia, kata dia, tengah aktif menggelar pertemuan atau menerima kunjungan dari negara lain.

Baca:
Bertemu Jokowi, SBY Senang Bisa Bicara Blakblakan
Jokowi-SBY di Veranda, Pengamat: Sinyal Dukungan ke Ahok-Djarot

Selain kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Indonesia juga baru saja menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia atau Indian Ocean Rim Association (IORA). "Akhir bulan ini kami juga akan menerima Presiden Prancis kemudian dalam waktu dekat akan menerima pimpinan pemerintahan dari Qatar," kata Pramono.

Di sisi lain, pertemuan Jokowi-SBY, menurut Pramono tidak untuk meluruskan persoalan saling tuding yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ia mengatakan keduanya berbicara dan saling menghormati satu sama lain. "Yang jelas bertemu, minum teh, makan," ucapnya.

Baca juga:
Sidang Korupsi E-KTP (3), Peran Gamawan sampai Agus Martowardojo
Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP

Sebelumnya, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku ingin sekali bertemu dan berbicara secara terbuka dengan Presiden Joko Widodo. Namun, keinginannya tak kunjung terkabul karena, menurut SBY, dilarang oleh dua-tiga orang di sekitar Presiden Jokowi.

Jika pertemuan itu terjadi, SBY mengaku akan membicarakan isu aksi damai umat Islam pada 4 November 2016, rencana pengeboman, hingga makar. "Saya ingin klarifikasi dengan niat baik dan tujuan baik, supaya tidak menyimpan praduga perasaan enak tidak enak," ujar SBY di Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017.

ADITYA BUDIMAN

Tender Proyek E-KTP (2), Begini Pengaturan Pemenang dan Mark Up

Nasional, Jakarta - Jaksa penuntut umum pada KPK membeberkan rincian proses tender proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau E-KTP yang penuh skandal pada hari ini, Kamis 9 Maret 2017.

Sugiharto pernah dilaporkan oleh Handika Honggowongso, kuasa hukum PT Lintas Bumi Lestari, di Kepolisian Polda Metro Jaya, terkait dengan penetapan Konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Bahwa atas penetapan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang, pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa II dan Drajat Wisnu Setyawan dilaporkan dengan
sangkaan melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha serta pelanggaran keterbukaan informasi publik," kata jaksa Taufiq Ibnugroho saat membacakan dakwaan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Dua terdakwa kasus ini, Irman dan Sugiharto, bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini sepakat untuk mengarahkan pelelangan agar dimenangkan konsorsium PNRI.

Sebagai tim pendamping, mereka berkomplot membentuk konsorsium Astragraphia dan konsorsium Murakabi Sejahtera.
Baca : Tender Proyek E-KTP (1), Sugiharto Pernah Dilaporkan ke Polda Metro

Kedua tim pendamping dibentuk karena minimal peserta lelang sebanyak tiga peserta. Namun, ketiga tim itu berafiliasi dengan Andi Agustinus. Kedua terdakwa lantas memerintahkan Drajat Wisnu Setyawan, ketua panitia pengadaan, dan Husni Fahmi dari tim teknis, untuk memenangkan salah satu dari tiga konsorsium itu.

Selajutnya panitia memilih konsorsium PNRI sebagai pemenang tender. Konsorsium ini terdiri dari lima perusahaan, yaitu Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, PT Sandipala Artha Putra.

Pengaturan proyek tak berhenti pada pemilihan pemenang tender. Pengadaan spesifikasi teknis pun turut diatur dengan mengarahkan ke salah satu produk tertentu.
Baca juga : Jaksa Pastikan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi E-KTP

Selanjutnya giliran para pihak swasta yang bermain-main dalam pengadaan. Pada saat pembuatan daftar harga, Garmaya Sabarling, Tri Sampurno, dan Berman Jandry S. Hutasoit menaikkan harga barang-barang tersebut sehingga lebih mahal dari pada harga semestinya (mark up).

Spesifikasi harga ini lantas digunakan Sugiharto sebagai bahan acuan dalam pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat dan harga perkiraan sendiri.

Sekitar bulan Desember 2010 di ruko Fatmawati, Sugiharto melakukan pertemuan dengan Andi, Muhammad Nazaruddin, dan Drajat Wisnu Setyawan, ketua panitia pengadaan. Dalam pertemuan itu Sugiharto menerima duit US$ 775 ribu dari Andi untuk dibagi-bagikan kepada panitia pengadaan, Irman, Diah Anggraini, serta Sugiharto.

MAYA AYU PUSPITASARI

Kasus Korupsi E-KTP Mulai Disidangkan, Ini Kata Jimly Asshidiqqie

Nasional, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) mencoreng nama Indonesia di mata dunia internasional.

"Bopeng (cacat)kita keluar negeri tambah banyak, jadi lebih baik kita tak usah terlalu menanggapi. Yang benar biarlah benar dan yang salah biarkan salah," ujar Jimly usai diskusi publik di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.

Jimly menyarankan semua pihak menyerahkan penyelesaian kasus itu pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan peradilan. Namun, ia menyesalkan dugaan keterlibatan sejumlah nama besar dari kalangan pemerintah dan anggota Dewan.
Baca :
Duit E-KTP Masuk ke Hampir Semua Anggota Komisi Pemerintahan DPR
Tender Proyek E-KTP (1), Sugiharto Pernah Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

"Kasihan orang yang di DPR itu. Ya sudahlah, kita serahkan pada proses hukumlah," ujar dia.

Jimly mengaku tak khawatir soal kemungkinan munculnya serangan politik terhadap KPK, selama persidangan kasus tersebut. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah upaya merevisi undang undang KPK.

Dia berpendapat bahwa peraturan tak akan bisa diarahkan hanya oleh satu pihak tertentu, tapi harus melalui pembahasan. Bagi Jimly, KPK tak akan bisa dilemahkan oleh partai politik.
Simak pula : Ngotot Ingin Temui Putri Raja Salman, Pria Ini Ditangkap Polisi Bali

"Saya rasa tidak (ada serangan politik). Kan ada kalian (awak media) yang mengawal, tenang saja," tutur Jimly.

Sidang perdana dugaan korupsi E-KTP digelar hari ini. Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman

YOHANES PASKALIS

Kang Dedi Beri Kompensasi Petani Gagal Panen

Nasional - Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan dana kompensasi kepada para petani Desa Benteng, Kecamatan Campaka, yang mengalami gagal panen alias puso akibat tanaman padinya diserang hama wereng batang cokelat.

"Setiap petani, kami beri dana kompensasi Rp 1 juta," kata Kang Dedi, sapaan akrab Dedi Mulyadi, disela pertemuan dengan puluhan petani Desa Benteng yang mendatangi rumah dinasnya di Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta, Kamis, 9 Maret 2017. 

Penerima dana kompensasi kebanyakan para buruh tani, ada pun para pemilik lahan sawah diberikan bantuan biaya pengganti pupuk. "Ini mah kan musibah, jadi kita berikan kompensasi, bentuk kompensasinya kita sesuaikan antara buruh tani dan pemilik lahannya," ujar Kang Dedi.

Menurut bupati yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda pangsi lengkap dengan ikat kepalanya itu, musibah kegagalan panen bukan saja dialami oleh para petani di daerahnya, tetapi juga di daerah lain. Pemberian kompensasi tersebut merupakan bagian dari program asuransi pertanian yang telah dicanangkan oleh Pemkab Purwakarta, mulai tahun 2017.

Salah seorang perwakilan buruh tani, Nining, 48 tahun, mengatakan hama wereng batang cokelat yang menyerang tanaman padi miliknya, telah menurunkan tingkat produksi hingga 50 persen. "Biasanya kami dapat 5 kuintal gabah kering setiap panen. Sekarang hanya 2 kuintal saja," ujarnya.

Kondisi tersebut dibenarkan Kepala Desa Benteng, Komarudin yang datang mendampingi para petani di rumah dinas bupati. Ia menyebutkan, dari luas area 80 hektare tanaman padi yang bunting dan siap panen, 40 hektarenya dinyatakan gagal panen.

Ia menyebutkan, sedikitnya 50 orang buruh tani yang menggarap lahan seluas 80 hektare tersebut. Akibat tanaman padinya mengalami puso, mereka kebingungan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Makanya, kami sowan ke Kang Dedi untuk meminta petunjuk dan solusi buat mengatasi permasalahan yang dihadapi warga kami itu," ujarnya.

Nining, salah satu petani mengaku terobati dengan pemberian dana kompensasi yang diberikan Kang Dedi. "Alhamdulillah, minimal saya dapat modal buat tanam padi lagi dan beli kebutuhan sehari-hari," ujarnya.(*)

Kasus E-KTP,Peneliti Pidana:Duit Suap Kembali Tak Hapus Kesalahan

Nasional, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar mega korupsi kartu tanda pendidikan elektronik atau e-KTP hingga tuntas.

Selain melibatkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, serta mantan ketua panitia lelang, Sugiharto,duit suap e-KTP mengalir hingga ke pejabat Kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Miko menilai dengan munculnya nama tersebut semakin memperkuat kesan bahwa kasus ini tidak mungkin melibatkan satu-dua orang saja.
Baca : Sidang Kasus E-KTP, JPU Bakal Hadirkan 133 Saksi Termasuk Setya Novanto

Meskipun sejumlah penerima mengembalikan duit suap itu, Miko menganggap pengembalian kerugian negara sama sekali tidak menghilangkan kesalahan. Menurut dia, harus ada pertanggungjawaban pidana dari aktor yang terlibat.

"Pengembalian duit kepada KPK tidak dapat dijadikan sebagai obat penghilang kesalahan dan penghalang bagi KPK dalam mengusut tuntas kasus ini," uja Miko dalam keterangan resmi, Kamis, 9 Maret 2017.

“Patut diduga bahwa korupsi dalam kasus ini dilakukan secara sistemik dan masif. Oleh karena itu, KPK tidak boleh berhenti hanya pada Irman dan Sugiharto,” ujar Miko.

Menurut Miko, pengungkapan kasus ini sangat bergantung salah satunya pada keberadaan saksi.

Untuk itu, kata Miko, mekanisme proteksi terhadap saksi-saksi kunci, whistleblower, maupun justice collaborator dalam kasus ini harus dilakukan secara optimal. Miko berharap KPK bisa bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LARISSA HUDA
Simak : Raja Salman Betah Liburan di Bali, Wiranto: Penjagaan Harus Rapi

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK

Sidang Kasus E-KTP, di Manado Kekurangan 146 Ribu Blangko

Nasional, Manado- Di tengah sidang kasus korupsi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Jakarta, di Manado terjadi kekurangan blangko. Sebanyak 146 ribu blangko  belum tersedia di kota ini yang warganya telah memenuhi syarat mendapatkan identitas kependudukan E-KTP.

Data yang diperoleh Tempo dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado menyebutkan total blangko yang diperlukan berasal dari 84.350 orang yang telah melakukan perekaman data tapi E-KTP tak kunjung jadi, serta 62 ribu warga yang memang belum melakukan perekaman data sama sekali. Kota Manado sendiri memiliki 402 ribu warga wajib KTP.

Baca: Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Politik

Kepala Dukcapil Kota Manado Julises Oehlers mengatakan sejak Juli 2016 memang tidak ada lagi penyaluran blangko E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga walaupun warga telah melakukan perekaman data, namun tetap saja fisik E-KTP belum bisa dicetak.

"Terakhir kami dapat sebanyak 4.000 blangko pada Juli 2016. Setelah itu tidak ada lagi. Untuk menyiasati, kami terbitkan surat keterangan sebagai pengganti KTP," kata Oehlers, Kamis 9 Maret 2017.

Oehlers berujar tahun ini Pemerintah Manado sudah mengajukan permintaan 17 ribu blangko E-KTP namun belum direalisasikan. "Mudah-mudahan bisa dapat lagi, karena memang sudah sangat urgen. Belum lagi masyarakat yang terus mendesak kami," kata Oehlers.

Simak: Sidang Kasus E-KTP, JPU Bakal Hadirkan 133 Saksi, Termasuk Setya Novanto

Sengkarut pengadaan E-KTP menjadi sorotan publik karena ada indikasi korupsi anggaran. KPK berupaya mengungkap praktek lancung pada proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Kamis siang persidangan perdana kasus dugaan korupsi E-KTP dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

ISA ANSHAR JUSUF

Raja Salman Betah Liburan di Bali, Wiranto: Penjagaan Harus Rapi

Nasional, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud hingga 12 Maret nanti tak terganggu. Dia mengatakan sudah ada prosedur fisik dan non fisik untuk pengamanan kepala negara yang datang ke Indonesia

"Tentu itu proses pengamanan tidak bisa dijelaskan ke masyarakat. Intinya kita tidak boleh kecolongan, tatkala ada kepala negara berkunjung," kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.
Baca : Raja Salman Betah di Bali, Nyaman dan Nikmati Makan Tepi Pantai

Dia pun angkat bicara soal penangkapan sejumlah terduga teroris oleh Kepolisian Malaysia baru-baru ini. Kelompok itu diindikasi merencanakan aksi teror terhadap Raja Salman berkunjung ke Malaysia, akhir Februari lalu.

Penangkapan kelompok terduga teroris yang salah satu anggotanya adalah warga negara Indonesia itu, dipandang Wiranto sebagai urusan dalam negeri Malaysia.

"Kita tak boleh ganggu, kecuali Malaysia meminta informasi (mengenai) pengalaman kita, soal pengamanan Raja Salman," kata dia.

Adapun WNI yang ikut tertangkap di Malaysia pada 21 Februari lalu itu berinisial AA, 28 tahun. AA saat ini tengah menjalani proses hukum karena dugaan merencanakan teror, dan terkait jaringan radikal ISIS.
Simak pula : Terdakwa Korupsi E-KTP Terima Dakwaan Jaksa

Kementerian Luar Negeri menunggu hasil investigasi itu. Selagi diberi bantuan hukum oleh perwakilan pemerintah RI di Malaysia, AA sudah mengakui rencana pergi ke Suriah.

"Sekarang kita melihat prosesnya. Tentunya secara hukum, prinsip praduga tidak bersalah itu dipegang sampai dia dibuktikan bersalah," ujar Juru Bicara Kemlu Arrmanatha saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Maret 2017 lalu.

Ia belum bisa memastikan kebenaran pemberitaan yang mengenai rencana teror terhadap Raja Salman. Kata Arrmanatha, tak ada pengakuan dari AA soal rencana menyerang rombongan Arab Saudi.

YOHANES PASKALIS

Terdakwa Korupsi E-KTP Terima Dakwaan Jaksa

Nasional, Jakarta - Mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto tidak keberatan dengan semua dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada surat dakwaan yang mencantumkan nama Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, jaksa menyebut kedua terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sebesar Rp 2,3 triliun.

Baca juga:
Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Politik

Uang itu diberikan kepada anggota Dewan Komisi II untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari DPR, kepada panitia pengadaan untuk memenangkan konsorsium yang berafiliasi dengan Andi Agustinus sebagai pemenang tender, serta kepada pihak swasta untuk keuntungan.

Irman menyatakan menerima seluruh dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Ada pun Sugiharto mengatakan ada beberapa yang tidak sesuai dan kurang jelas. "Cukup jelas. Ada yang benar, ada yang tidak benar, tapi ada yang tidak tahu," kata dia setelah pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Baca pula:
Duit E-KTP Masuk ke Hampir Semua Anggota Komisi

Kuasa hukum kedua terdakwa, Soesilo Aribowo, juga memastikan pihaknya tidak akan mengajukan keberatan. "Kami tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi," katanya.

Sidang pembacaan dakwaan yang dilaksanakan pada hari ini berjalan cukup cepat. Selama dua setengah jam, jaksa penuntut umum KPK membacakan sebanyak 121 halaman dakwaan kedua terdakwa.

MAYA AYU PUSPITASARI

Simak:
Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP

Jokowi dan SBY di Veranda Istana, Ini yang Dibicarakan

Nasional, Jakarta - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana diisi dengan pembicaraan berbagai macam hal. SBY mengaku senang karena pertemuannya dengan Jokowi yang sudah digagas lama tersebut akhirnya terlaksana.

"Pertemuan ini berbicara banyak hal, baik yang berkaitan politik nasional, baik yang berkaitan dengan ekonomi nasional. Namanya diskusi kan banyak hal. Dan hal-hal yang lain-lainnya," kata Jokowi saat memberi keterangan bersama SBY di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Baca: SBY Temui Jokowi di Veranda Istana Merdeka

Jokowi mengatakan, sebenarnya telah mengatur waktu untuk bertemu dengan Presiden ke-6 tersebut. Namun, kesibukan di antara keduanya tidak memungkinkan untuk bertemu. "Dan hari ini, Alhamdulillah beliau pas ada waktu, saya juga ada. Artinya kami janjian dan ketemu," kata Jokowi.

Perasaan gembira bertemu Jokowi diungkapkan SBY. "Saya juga bersyukur dan bergembira karena hari ini beliau, Bapak Presiden kita, bisa menyediakan waktu untuk sebuah pertemuan ini," kata SBY.

SBY menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dia mendengarkan penjelaskan Jokowi soal agenda-agenda nasional yang sedang dilakukan pemerintah. SBY juga mengucapkan selamat pada Jokowi atas keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah, baik kunjungan Raja Salman maupun KTT IORA beberapa hari lalu. Menurut dia, keberhasilan itu menunjukkan Indonesia terus berperan di panggung internasional.

Simak: Wiranto Akui Kasus Korupsi E-KTP Bisa Picu Kegaduhan Politik

Pembicaraan dengan Jokowi, kata SBY, juga mendiskusikan upaya memajukan Indonesia. "Negara ini harus makin maju, negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang mengayomi semua. Dan komitmen beliau samalah dengan komitmen saya, dengan komitmen para mantan presiden, ingin membangun negara, dan ingin negara kita semakin ke depan makin baik," kata SBY.

Pertemuan Jokowi dan SBY berlangsung sekitar satu jam. Seusai pertemuan, keduanya berbincang di beranda belakang Istana Merdeka yang menghadap ke taman tengah kompleks Istana.

Dengan disuguhi teh, risoles, saus kacang, dan irisan ketimun, keduanya terlihat santai dan akrab berbincang. Pertemuan ini menjadi pertemuan pertama sejak Jokowi di Istana Kepresidenan mulai 20 Oktober 2014 lalu. Saat itu SBY menyambut Jokowi seusai pelantikan sebagai bentuk transisi politik pemerintahan.

AMIRULLAH SUHADA