Showing posts with label Bisnis. Show all posts
Showing posts with label Bisnis. Show all posts

Saturday, March 11, 2017

Tari Indonesia Sedot Perhatian di Bursa Pariwisata Dunia

Bisnis, Jakarta - Tarian Indonesia menyedot perhatian publik di ajang bursa pariwisata terbesar dunia, Internationale Tourismus Borse (ITB) di Berlin, Jerman, yang digelar pada 8-12 Maret 2017. 

"Kami mengirimkan Tim Wonderful Indonesia untuk mempromosikan pariwisata kita di bursa pariwisata tingkat dunia ini," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2017.

Indonesia mengangkat tema keberagaman budaya dan kemaritiman yang diharapkan mampu menggambarkan Indonesia secara utuh kepada publik di Eropa. Di paviliun seluas 487 m2, dihadirkan berbagai penampilan seni, termasuk tarian Papua yang menyedot perhatian pengunjung. Sejumlah pertunjukan yang juga menarik perhatian pengunjung adalah tarian Bali, tarian adat Betawi, dan tari Saman dari Aceh.

Kurang Modal, OJK Cabut Izin Usaha BPR Nusa Galang Makmur  
Tak Lolos Seleksi Komisioner OJK, Ini Pesan Muliawan Hadad

Paviliun Indonesia berada di Hall 26 A Nomor 120 yang bertingkat dengan konstruksi berbentuk kapal phinisi dan rumah adat Flores, Wae Rebo. Selain tarian, delegasi Indonesia juga memamerkan mixologist bar dan virtual reality di stand 123 dan spa Indonesia di stand 116.

Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Gde Pitana mengatakan, lewat bursa ITB pemerintah mempromosikan Wonderful Indonesia dengan enggandeng para pelaku industri nasional. "Kami membawa delegasi yang terdiri dari 135 agen perjalanan, hotel, dan dinas pariwisata daerah," kata Pitana.

Menurut Pitana, di ajang ITB di Berlin para pelaku industri dari Indonesia bertemu para pemangku kepentingan dari industri pariwisata berbagai negara. Kementerian Pariwisata ingin melalui keikutsertaan dalam ITB Berlin, brand pariwisata Wonderful Indonesia semakin dikenal sehingga lebih banyak turis asing berkunjung ke Indonesia.

ANTARA

Harris Resort Kuta Beach Ganti Nama

Bisnis, Jakarta - Pemilik dan operator pengelola Harris Resort Kuta Beach di Bali memutuskan untuk menghentikan pengoperasian hotel yang telah berulang kali meraih penghargaan tersebut pada akhir Maret 2017.

Pengelola Harris Resort Kuta Beach, Tauzia Hotel Management, dan pemilik PT Indonesia Paradise Island akan membangun hotek di lokasi yang sama. Namanya pun akan diubah menjadi Yello Hotel.

Hotel anyar itu dibangun dengan 138 kamar dan akan dibuka pada awal 2020. “Harris Resort Kuta Beach adalah kontributor penting kami di Tauzia, hotel yang dengan bangga dan konsisten terus menerus memperkenalkan konsep simple-unique-friendly kepada para tamu dari awal di buka. Contoh teladan dari semangat Harris melalui merek dan para karyawan,” kata Marc Steinmeyer, President Director Tauzia Hotel Management.

BacaRaja Arab ke Bali: Pesan 7 Hotel, Tarif Rp 20 Juta per Malam

Dalam keterangan tertulis yang diterima pada hari ini, Sabtu, 11 Maret 2017, Harris Resort Kuta Beach dikelola oleh Tauzia Hotel Management sejak 2004 dan beberapa kali melakukan renovasi dan perbaikan.

Sepanjang 12 tahun tersebut, Harrris Resort Kuta Beach meraih berbagai penghargaan di bidang hubungan kemasyarakan di Bali serta selama dua tahun berturut-turut meraih Tri Hita Kirana Platinum Awards yakni pada 2014-2015.

Di tempat lain di Asia Tenggara, Tauzia akan membuka lebih dari 60 hotel pada 2022 dengan merek-merek hotel budget sampai mewah di Indonesia, Malaysia, serta Vietnam.

BISNIS.COM

Kontrak Blok Mahakam akan Berakhir, Jonan: Output Jangan Turun

Bisnis, Senipah - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memberikan tiga pesan terkait kegiatan di masa transisi Blok Mahakam di hari terakhir kunjungannya.

Menurutnya, hal yang paling menarik di Blok Mahakam, Kalimantan Timur yakni proses peralihan karena pada akhir tahun 2017 kontrak wilayah kerja berusia sekitar 40 tahun itu akan berakhir.

Di sisi lain, Blok Mahakam merupakan tumpuan pemerintah untuk mencapai target produksi siap jual atau lifting gas sebesar 20%.

Saat ini, Total E&P Indonesie mengoperatori blok ini dengan kepemilikan saham partisipasi sebesar 50% dan Inpex 50%.

Setelah 2017, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Mahakam menguasai 90% saham partisipasi dan 10% Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

Di akhir kunjungannya, Jonan memberikan tiga pesan terkait kegiatan di masa transisi.

Pertama, masa peralihan tak boleh berdampak terhadap semua kegiatan termasuk kegiatan produksi. Pihaknya pun akan terus memonitor kegiatan di blok yang memulai produksinya pada 1974 itu.

Kedua, output produksi Blok Mahakam tak boleh menurun. Skema terburuk, ujar Jonan, produksi setelah 2017 berada di level yang sama dengan saat ini.

Adapun, produksi tahunan wilayah kerja Mahakam saat ini yakni sebesar 1.635 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) gas serta minyak bumi sebesar 63.000 barel per hari (bph).

"Kami monitor ya bahwa transisinya harus seamless, tidak ada gangguan terhadap produksi dan gangguan kegiatan," ujarnya usai mengunjungi Ruang Kontrol di Senipah Peciko dan South Mahakam (SPS) di Senipah, Kalimantan Timur, Sabtu 11 Maret 2017.

Terakhir, dia menginginkan agar hubungan kerja dengan para pegawai tetap terjaga meskipun nantinya Pertamina akan masuk sebagai kontraktor baru di Blok Mahakam.

Dalam kunjungannya selama dua hari, pertama, Jonan mendatangi South Processing Unit (SPU) di Delta Sungai Mahakam yang merupakan fasilitas pengolahan gas sebelah selatan Lapangan Tunu.

Kemudian, dilanjutkan ke Lapangan Bekapai yang merupakan salah satu lapangan tertua karena ditemukan pada 1972 dan memulai produksi pada 1974.

Pada hari kedua, Jonan mengunjungi fasilitas di Senipah Peciko dan South Mahakam (SPS). Di sela kunjungannya, beberapa pegawai lapangan pun menyampaikan kekhawatirannya terkait masa transisi Blok Mahakam.

Lukman, salah seorang pegawai di bagian produksi yang telah bekerja selama 21 tahun menceritakan dua hal pokok kepada Jonan.

Dia menceritakan kekhawatiran bahwa pelaksanaan kegiatan tak lagi mengacu pada standar keamanan tinggi dan kesejahteraan pekerja menurun setelah 2017.

"Kami semua di sini jadi isu hangat, masalah kesejahteraan," katanya.

Mendengar hal itu, Jonan menyebut setelah 2017, pastinya terdapat perubahan. Namun, dia menuturkan perubahan yang terjadi hanyalah hal kecil misalnya penggantian logo perusahaan.

Sementara terkait masalah pendapatan yang dikhawatirkan menurun, Jonan menganggap kompetensi akan mengikuti pendapatan. Dengan demikian, menurutnya, masalah kesejahteraan tak perlu dikhawatirkan.

"Rezeki itu kan enggak tertukar," katanya.

BISNIS.COM

Pidato Jokowi di Pameran Furniture Internasional

Bisnis, Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka Pameran Furniture Internasional Indonesia (Indonesia International Furniture Expo) 2017 hari ini, Sabtu, 11 Maret 2017, di arena Pekan Raya Jakarta. Jokowi mengajak pengusaha mengatasi tantangan bersama-sama.

Dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong upaya penguatan industri, terutama berkaitan dengan pengembangan produktivitas dan ekspor. Namun, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan bersama antara pemerintah dan pengusaha.

BacaJokowi Buka Pameran Mebel dan Kerajinan IFEX 2017

"Menurut saya, semakin banyak kita bertemu baik dari asosiasi, dengan menteri-menteri maupun dengan saya. Saya kira masalah-masalah itu akan bisa kita selesaikan dengan baik," kata Presiden Jokowi, yang pernah menjadi pengusaha mebel.

BNI Targetkan 5.000 Rekening Baru di Ajang GATF
Ini Alasan Petahana Ikut Seleksi Calon Anggota DK OJK
Sulawesi Utara Ekspor 1.600 Ton Kopra ke Filipina


IFEX 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa industri firnitur menggunakan bahan baku 100 persen dari Indonesia, menyerap tenaga kerja banyak sekali, serta ekspornya menghasilkan devisa. "Ini tiga hal penting di industri ini. Mebel dan kerajinan, gede sekali," ucap Kepala Negara.

Pameran IFEX tersebut diselenggarakan selama empat hari sejak 11 Maret 2017. Menurut data Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), pasar mebel domestik pada Januari 2017 tumbuh 2,76 persen. Sedangkan BPS menunjukkan, ekspor mebel per Januari 2017 meningkat jadi 148 juta Dolar AS dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 144 juga Dolar AS. 

ANTARA

Thursday, March 9, 2017

11 Peserta Ikuti Seleksi Wawancara Pansel OJK Hari Ini

Bisnis, Jakarta - Panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2022 kembali menggelar seleksi tahap IV yaitu uji wawancara. Pada hari kedua ini terdapat 11 peserta yang dijadwalkan mengikuti seleksi hari ini, Jumat, 10 Maret 2017.

Untuk gelombang pertama pukul 09.00 WIB pagi adalah Etty Retno Wulandari, Haryono Umar dan Maliki Heru Santosa. Kemudian pukul 14.00 WIB diagendakan wawancara untuk Arif Baharudin, Hoesen dan Nurhaida.

Baca: 35 Calon Komisioner OJK Terpilih, Saatnya Bedah Visi Misi

 

Selanjutnya pukul 16.30 WIB adalah Agus Santoso, Dyah Nastiti dan Mas Achmad Daniri. Serta gelombang terakhir adalah Freddy R. Saragih dan Rahmat Waluyanto.

Seleksi tahap IV mencakup wawancara oleh ke-9 anggota Pansel OJK sebagai panelis. Sebanyak 30 orang calon mengikuti tahapan ini yang bertempat di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, sejak 9 hingga 11 Maret 2017.

Baca: Praktisi Industri Keuangan Diharapkan Jadi Komisioner OJK

 

Anggota Pansel OJK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Dalam seleksi ini Tim Pansel OJK akan mewawancarai dan berdiskusi langsung dengan para calon terkait dengan visi, misi, serta makalah mereka.

Setelah proses seleksi tahap IV selesai, Pansel OJK akan menyaring 21 orang dari 30 orang peserta. Nama mereka akan diserahkan pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2017. Nama peserta yang lolos seleksi akan diumumkan di laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, www.kemenkeu.go.id, dan www.bi.go.id.

GHOIDA RAHMAH

Freeport Mulai Produksi Lagi

Bisnis, Jakarta - PT Freeport Indonesia akan mengaktifkan kembali pengoperasian pabrik pengolahan bijih menjadi konsentrat tembaga atau mill pada 21 Maret 2017. Sejak 10 Februari 2017, operasi mill dihentikan lantaran Freeport belum bisa mengekspor konsentrat tembaganya. Di sisi lain, kegiatan pemurnian konsentrat tembaga di PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, yang menyerap sekitar 40 persen produksi PTFI per tahun, juga terhenti.

Sebagian besar konsentrat tembaga PTFI ditujukan untuk pasar luar negeri. Setidaknya ada enam negara yang selama ini mendapat pasokan konsentrat tembaga dari PTFI, yakni Spanyol 2 persen, Korea Selatan 3 persen, Cina 10 persen, India 26 persen, Filipina 7 persen, dan Jepang 15 persen. Alhasil, konsentrat tembaga yang sudah diproduksi sebelumnya telah menumpuk.

Baca: Belum Ada Izin Ekspor, Freeport Indonesia Hentikan Produksi

Tiga gudang penyimpanan berkapasitas masing-masing 40 ribu hingga 45 ribu ton konsentrat tembaga telah penuh. Dalam keadaan normal, sebelum izin ekspor habis, total konsentrat tembaga yang menjadi stok (stockpile) di tiga gudang tersebut hanya sekitar 20 ribu ton saja.

Juru bicara PTFI Riza Pratama mengatakan, mill siap beroperasi kembali karena sudah ada kepastian mengenai kelanjutan kegiatan pemurnian di Smelting. Sejak 2 Maret lalu, perusahaan smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur yang 25 persen sahamnya dimiliki PTFI tersebut sudah kembali beroperasi.

Baca: Bersama Freeport, Pemerintah Mimika Perjuangkan Izin Ekspor

Kapal yang akan mengangkut konsentrat tembaga ke Gresik pun sudah siap. “Rencananya nanti tanggal 21 Maret 2017 mill sudah beroperasi lagi, tetapi tetap belum bisa 100 persen,” ujarnya, Kamis, 9 Maret 2017.

Dia menjelaskan, selama belum bisa melakukan ekspor, tingkat produksi akan disesuaikan dengan kemampuan penyerapan konsentrat tembaga Smelting. Pembatasan produksi tersebut sudah dilakukan saat menambang bijih di tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah.

BISNIS.COM

Infrastruktur Hambat Hino Jual Bus Bahan Bakar Gas

Bisnis, Jakarta - Keterbatasan infrastruktur membuat PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) kesulitan menjual bus berbahan bakar gas atau CNG (compressed natural gas).

Setelah menyelesaikan 60 unit bus CNG akhir tahun lalu untuk PT Transjakarta, hingga bulan ketiga tahun ini belum ada pemesanan lain.

Menurut Direktur Penjualan dan Promosi PT HMSI Santiko Wardoyo, pangsa pasar bus CNG sangat sedikit. “Sementara ini iya [Jakarta saja]. Daerah lain sulit, infrastrukturnya mana?” katanya kepada Bisnis, Kamis, 9 Maret 2017.

BacaMesin Kapal Suzuki Diklaim Lebih Hemat, Ini Teknologinya

Meskipun kebijakan konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) sudah digaungkan pemerintah beberapa tahun lalu, daerah selain Jakata masih kesulitan menerapkannya.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Yogyakarta mengatakan sempat melakukan uji coba menerapkan BBG pada angkutan umum taksi.

LihatFiat Terus Perjuangkan Izin Penjualan Mobil Diesel

Dari hasil uji coba tersebut, kendaraan yang menggunakan BBG memang memberikan sejumlah keuntungan. Di antaranya irit bahan bakar dan mengurangi polusi. Namun, menerapkan BBG pada kendaraan umum bukan perkara mudah, khususnya untuk bus pariwisata di Yogyakarta yang memiliki rute hingga ke daerah Sumatra. “Kalau pariwisata apa bisa? Apa sudah siap infrastrukturnya?” kata Ketua Umum Organda Yogyakarta Agus Andrianto.

BISNIS.COM

Soal Badan Pangan, DPR Salahkan Pemerintahan Jokowi

Bisnis, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan kendala struktural di pemerintah menjadi salah satu penyebab gagalnya pembentukan Badan Pangan Nasional yang diharapkan mampu mengatur tata niaga dan produksi pangan nasional.

Menurut Herman pembentukan badan yang diharapkan bisa memberantas praktik kartel di sektor perdagangan itu pada dasarnya sudah tidak bermasalah karena sudah ada payung hukmnya. Akan tetapi, meski Komisi IV DPR  telah selesai membahasnya, ketika diajukan ke pemerintah, hingga kini belum ada tanggapan yang menggembirakan.

“Jadi di sini terjadi kendala struktural,” ujarnya dalam diskusi bertema "Memburu Kartel Cabai” di Gedung DPR, Kamis. 9 Maret 2017.

Arab Saudi-Indonesia Sepakati Penerbangan Unlimited
Imbangi Airbus, Boeing Siap-siap Bikin Pesawat Medium
Menteri Airlangga : Kaltara akan Jadi Pusat Pemurnian Mineral

Kendala lainnya yang diduga menghambat pembentukan badan tersebut adalah terjadinya hambatan insitusi. Menurut Herman, bisa saja lembaga ini terhenti karena kepentingan institusi induknya, seperti Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa harga cabai merah, baik rawit maupun keriting, di beberapa kota di Indonesia kompak melonjak tinggi sejak awal 2017. Pemerintah menyebut tingginya harga cabai itu lebih disebabkan oleh curah hujan, bukan ulah kartel cabai.

Karena faktor cuaca tersebut, para petani cabai yang memiliki lahan luas pun hasil tanamnya akan menjadi sedikit. Dengan penurunan produksi di tingkat petani, harga cabai di pasar-pasar otomatis ikut naik. Pasokan yang seharusnya stabil menjadi terhambat, ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam satu kesempatan.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (kiri)

Menurut Herman, bukan tidak mungkin pembentukan Badan Pangan Nasional akan mengurangi kewenangan Kementerian Pertanian meski pemerintah telah memerintahkan untuk fokus pada pengaturan 11 komoditas termasuk cabai dan bawang.

Politikus Partai Demokrat itu menerangkan, lembaga pangan nasional yang dipimpin langsung oleh presiden sangat dibutuhkan untuk stabilisasi harga. Selain itu, badan itu bisa menunjuk BUMN atau lembaga lainnya untuk melakukan distribusi, produksi dan pengadaan.

“Jadi lembaga ini dibenarkan undang-undang untuk melakukan apa saja seperti stabilisasi terhadap harga,” ujar Herman.

Rekannya sekomisi, Eka Sastra, mengatakan bahwa munculnya kartelisasi dalam perdagangan cabai akhir-akhir ini menunjukkan tidak hadirnya negara dalam sistem tata niaga perdagangan.

Menurut politikus Partai Golkar ini, praktik oligopoli di sektor perdagangan tidak bisa dibiarkan karena hanya akan mematikan petani kecil. Menurutnya, liberalisasi perdagangan dunia kini mulai mengalir ke sekor pangan dan melibatkan pihak swasta nasional.  “Untuk itulah negara harus hadir untuk melindungi petani kecil dari serangan industri besar,” ujarnya.

Eka juga mensinyalir ada kepentingan pihak tertentu untuk mencari celah impor cabai dengan memainkan harga komoditas itu di pasar. 

BISNIS.COM

Dana Repatriasi Tax Amnesty Capai Rp 145 Triliun

Bisnis, Jakarta - Memasuki pertengahan Maret 2017, jumlah partisipasi wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty terus bertambah. Program yang sudah memasuki periode ketiga ini akan berakhir pada 31 Maret nanti.

Berdasarkan pantauan Tempo di dashboard Amnesti Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Kamis, 9 Maret 2017, diketahui total harta berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang disampaikan telah mencapai Rp 4.467 triliun. SPH itu terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp 3.304 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.019 triliun, dan repatriasi Rp 145 triliun.

Selanjutnya, jumlah uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan dalam program amnesti pajak hingga hari ini mencapai Rp 105 triliun. Tebusan itu terdiri atas orang pribadi non-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Rp 86,2 triliun, orang pribadi UMKM Rp 5,87 triliun, badan non-UMKM Rp 12,8 triliun, dan badan UMKM mencapai Rp 398 miliar.

Sedangkan realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 113 triliun. Hal itu terdiri atas pembayaran tebusan senilai Rp 106 triliun, pembayaran tunggakan Rp 6,98 triliun, dan pembayaran bukti permulaan (bukper) Rp 819 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun terus berupaya mengoptimalkan program tax amnesty hingga detik terakhir. "Periode pertama kami mengimbau, periode kedua kami mengingatkan, periode ketiga kami mengancam kalau ada yang nggak ikut," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Yoga menuturkan pihaknya akan melakukan penghimpunan berbagai data dan informasi hingga pemeriksaan bagi Wajib Pajak (WP) yang selama ini belum patuh dan mengabaikan tax amnesty.

Hal itu sehubungan dengan implementasi penegakan hukum yang sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tax Amnesty. Pasca program tax amnesty, DJP akan beralih fokus pada pengusutan WP baik badan maupun orang pribadi yang tidak ikut program tersebut ataupun yang ikut namun tidak melaporkan seluruh hartanya.

GHOIDA RAHMAH

Wednesday, March 8, 2017

Kurs Rupiah Melemah Lagi Jadi Rp 13.365 per Dolar AS

Bisnis, Jakarta - Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Kamis pagi melemah, turun 42 poin menjadi Rp 13.365 per dolar AS. "Pertambahan tenaga kerja AS versi ADP (Automatic Data Processing Inc) menunjukkan kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar AS," kata ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta.

Jika data tersebut akhir pekan ini diikuti perbaikan data tenaga kerja nonpertanian (maka potensi dolar AS melanjutkan penguatan semakin terbuka. "Data tenaga kerja itu juga akan memicu kenaikan suku bunga Fed dalam Federal Open Market Committee (FOMC) pada 14-15 Maret 2017 ini," katanya.

Baca: Nilai Tukar Rupiah Melemah Dua Poin

Kendati demikian, dia menjelaskan, indeks keyakinan konsumen Indonesia yang naik pada Februari 2017 memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat pada kuartal pertama 2017 dan itu bisa menjaga nilai tukar rupiah.

Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan peningkatan optimisme konsumen, dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2017 tercatat 117,1; lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat 115,3.

Baca: Kurs Rupiah Masih Tertekan, Terpengaruh Amerika?

Pengamat pasar uang Bank Woori Saudara Indonesia Tbk Rully Nova mengatakan sentimen eksternal  menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Sentimen dari dalam negeri yang masih cukup positif diharapkan bisa mengimbangi efek faktor eksternal dalam jangka panjang.

"Cadangan devisa yang meningkat, neraca perdagangan yang surplus, defisit transaksi berjalan yang menurun merupakan sentimen positif domestik yang dapat menjaga rupiah dalam jangka panjang," katanya.

ANTARA

Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (8/3)

Bisnis, Jakarta -

• Lainnya (8/3/2017)
Pasar UangNilaiHasil Investasi
 Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.217,46 (0,00)0,33 4,53 4,53
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara1.017,94 0,00 0,22 0,00 0,00
Bahana Liquid USD0,867456 0,00 0,04 (8,73)(8,73)
Bahana Revolving Fund  1.228,33 0,01 0,43 5,89 5,89
Batavia Dana Kas Gebyar1.073,68 0,01 0,43 5,81 5,81
Batavia Dana Kas Gemilang1.015,42 0,02 0,52 0,00 0,00
Batavia Dana Liquid1.107,14 0,01 0,22 3,21 3,21
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang1.012,31 0,01 0,49 0,00 0,00
Danamas Rupiah1.192,24 0,01 (0,43)4,24 2,20
Danamas Rupiah Plus1.227,41 0,01 0,39 5,03 5,03
Danareksa Gebyar Dana Likuid1.281,67 0,01 0,43 6,23 6,23
Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.228,74 0,01 0,43 5,70 5,70
Danareksa Seruni Pasar Uang II1.282,58 0,01 0,47 6,36 6,36
Danareksa Seruni Pasar Uang III1.252,38 0,01 (0,42)4,87 4,87
Eastspring Investments Cash Reserve1.263,11 0,01 0,43 5,74 5,74
First State Indonesian  Money Market Fund1.230,12 0,00 (0,67)3,37 3,37
Mandiri Dana Optima1.255,63 0,01 0,43 5,53 5,53
Mandiri Investa Pasar Uang1.282,59 0,01 0,49 5,90 5,90
Mandiri Kapital Prima1.267,26 0,02 0,49 6,25 6,25
Manulife Dana Kas II1.286,42 0,01 0,45 5,89 5,89
Manulife Indonesia Money Market Fund1.335,13 0,02 0,51 6,77 6,77
Maybank Dana Pasar Uang1.293,78 0,02 0,58 6,97 6,97
Mega Asset Multicash1.315,19 0,01 0,51 6,47 4,36
MNC Dana Lancar1.300,45 0,02 0,50 7,06 7,06
Nikko Indonesia Money Market Fund  1.315,86 0,00 0,46 6,61 6,61
Nikko Kas Manajemen1.278,60 0,00 0,39 5,67 5,67
Panin Dana Likuid1.277,41 0,02 0,42 5,67 5,67
Phillip Money Market Fund1.295,78 0,01 0,40 5,72 5,72
Pinnacle Money Market Fund1.026,96 0,01 0,48 0,00 0,00
Post Indo Money Market Fund1.095,31 0,02 0,48 6,25 6,25
Pratama Dana Lancar1.006,64 0,02 0,46 0,00 0,00
Quant Federal Pasar Uang982,73 (0,00)(1,50)0,00 0,00
RD Bahana Dana Likuid1.322,98 0,02 0,52 6,65 6,65
RD Bahana Likuid Dollar (2/3)0,00 #DIV/0!0,00 0,00 0,00
RD Batavia Dana Kas Maxima1.294,51 0,02 0,47 6,10 6,10
RD BNP Paribas Largo1.194,42 0,01 0,39 5,79 5,79
RD Cipta Dana Liquid1.000,88 0,02 0,00 0,00 0,00
RD Mandiri Kapital Syariah1.061,36 0,02 (0,02)(0,18)(0,18)
RD Setiabudi Dana Pasar Uang1.006,44 0,02 0,44 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah1.146,44 0,02 0,47 5,87 5,87
RD Syariah Maybank Money Market Fund 21.020,64 0,02 0,49 0,00 0,00
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.974,97 0,01 0,25 3,76 2,73
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.315,54 0,01 0,52 6,64 6,64
Reksa Dana Cipta Dana Cash1.149,15 0,02 0,54 7,77 7,77
Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.053,38 0,02 0,51 0,00 0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid1.007,29 0,02 0,01 (0,01)(1,99)
Reksa Dana Mrs Cash Kresna1.175,25 0,01 0,24 2,95 0,00
Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.036,52 0,01 0,58 0,00 0,00
Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.242,26 0,01 0,34 4,38 4,38
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid1.009,90 0,01 0,29 0,00 0,00
Reksadana Mega Dana Kas1.377,71 0,02 0,46 6,40 4,30
RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.309,69 0,01 0,40 5,92 5,92
SAM Dana Kas1.006,39 0,02 0,00 0,00 0,00
Schroder Money Market Fund  1.199,43 0,01 0,40 5,56 5,56
Sequis Liquid Prima1.026,68 0,02 0,51 0,00 0,00
Simas Liquid Fund1.143,59 0,02 (0,01)(0,16)(0,16)
Tram Pundi Kas1.188,85 0,01 0,47 6,80 6,80
TRAM Pundi Kas 2  1.150,78 0,01 0,43 5,74 5,74
Tram Pundi Kas 61.087,51 0,01 0,41 5,51 5,51
TRIM  Kas 21.313,58 0,02 0,56 6,79 6,79
INDEKS     
Batavia LQ45 Plus1.056,97 (0,29)(0,71)5,06 0,94
Danareksa Indeks Syariah2.940,61 (0,82)(1,05)7,28 3,11
PG Indeks Bisnis-27  470,16 (0,25)0,17 0,00 0,00
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker960,02 (0,26)(0,31)0,00 0,00
RD Kresna Indeks 453.882,63 (0,25)(0,84)6,82 3,14
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.290,19 (0,27)(0,29)8,96 6,28
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.253,43 (0,28)(0,30)8,54 0,00
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30965,19 (0,26)(0,31)0,00 0,00
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.252,60 (0,30)(0,78)6,06 1,90
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30960,88 (0,26)(0,29)0,00 0,00
ETF     
ABF IBI Fund32.115,43 0,58 1,92 10,30 10,30
Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.217,00 (0,46)(0,78)11,10 8,90
Premier ETF Indonesia Consumer1.024,13 (0,25)(0,17)7,28 7,28
Premier ETF Indonesia Financial625,59 (0,08)0,86 26,08 26,08
Premier ETF Indonesia State Owned Companies695,67 (0,17)(0,62)15,75 15,75
Premier ETF Lq 45918,64 (0,29)(0,44)7,30 7,30
Premier ETF Sminfra18354,10 (1,17)(0,98)6,23 6,23
Premier ETF Sri Kehati319,34 (0,54)0,26 12,68 12,68
Reksa Dana Premier ETF Idx30489,31 (0,28)(0,18)9,37 9,37
Syariah Premier ETF Jii708,33 (0,80)(0,82)7,92 7,92
PENYERTAAN TERBATAS     
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.108,56 -0,96 0,19 0,19
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.229,29 0,00 0,16 (0,44)(0,44)
RDPT Kresna Cakra (9/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
DANA INVESTASI REAL ESTATE     
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2)141,49 -0,30 9,27 9,27
Koreksi NAB (7/3):
REKSA DANA EMCO GROWTH FUND989,51 -0,12 (10,64)(10,64)
REKSA DANA INDEKS KRESNA IDX 301.256,89 -0,75 8,23 0,00