Thursday, March 9, 2017

Samsung Galaxy S8 Akan Memiliki Fitur Pengenalan Wajah

Tekno, Seoul - Ponsel andalan Samsung mendatang, Galaxy S8, akan memiliki fitur pengenalan wajah, yang menambahkan lapisan keamanan biometrik untuk pengguna, bersama dengan pemindai iris, sebagaimana dilaporkan Korea Economic Daily pada hari ini, 9 Maret 2017.

Baca:
Samsung Galaxy S8 dan S8+ Hadir dalam Warna Ungu
Samsung Pamerkan Galaxy S8 kepada Mitra di dekat Arena MWC
Samsung Galaxy S8 Miliki Aspek Rasio Layar Mirip LG G6

Keputusan itu muncul di tengah spekulasi bahwa Apple juga kemungkinan akan mengganti pemindai sidik jari dengan pemindai wajah di ponsel iPhone 8 yang akan keluar pada bulan September.

"Karena beberapa keterbatasan dari pemindaian iris seperti kecepatan dan akurasi, kami telah memutuskan untuk menambah pengenalan wajah ke Galaxy S8," ujar seorang pejabat Samsung. "Dengan pemindai wajah, akan memakan waktu kurang dari 0,01 detik untuk membuka telepon."

Laporan itu, mengutip pejabat lainnya, yang mengatakan divisi bisnis mobile Samsung sudah menguji prototipe ponsel itu.

Galaxy S8 akan diumumkan pada 29 Maret sebelum peluncuran resminya pada pertengahan April. Ponsel ini secara luas dikabarkan memiliki tombol home pemindai sidik jari di bagian belakang, dengan tampilan layar yang meliputi sebagian besar bodi depan.

Investor melaporkan sebelumnya bahwa Samsung telah menetapkan target penjualan untuk ponsel baru itu sebesar 60 juta unit, terbesar dibandingkan target-target sebelumnya.

THE INVESTOR | ERWIN Z

Kasus E-KTP,Peneliti Pidana:Duit Suap Kembali Tak Hapus Kesalahan

Nasional, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar mega korupsi kartu tanda pendidikan elektronik atau e-KTP hingga tuntas.

Selain melibatkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, serta mantan ketua panitia lelang, Sugiharto,duit suap e-KTP mengalir hingga ke pejabat Kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Miko menilai dengan munculnya nama tersebut semakin memperkuat kesan bahwa kasus ini tidak mungkin melibatkan satu-dua orang saja.
Baca : Sidang Kasus E-KTP, JPU Bakal Hadirkan 133 Saksi Termasuk Setya Novanto

Meskipun sejumlah penerima mengembalikan duit suap itu, Miko menganggap pengembalian kerugian negara sama sekali tidak menghilangkan kesalahan. Menurut dia, harus ada pertanggungjawaban pidana dari aktor yang terlibat.

"Pengembalian duit kepada KPK tidak dapat dijadikan sebagai obat penghilang kesalahan dan penghalang bagi KPK dalam mengusut tuntas kasus ini," uja Miko dalam keterangan resmi, Kamis, 9 Maret 2017.

“Patut diduga bahwa korupsi dalam kasus ini dilakukan secara sistemik dan masif. Oleh karena itu, KPK tidak boleh berhenti hanya pada Irman dan Sugiharto,” ujar Miko.

Menurut Miko, pengungkapan kasus ini sangat bergantung salah satunya pada keberadaan saksi.

Untuk itu, kata Miko, mekanisme proteksi terhadap saksi-saksi kunci, whistleblower, maupun justice collaborator dalam kasus ini harus dilakukan secara optimal. Miko berharap KPK bisa bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LARISSA HUDA
Simak : Raja Salman Betah Liburan di Bali, Wiranto: Penjagaan Harus Rapi

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK

Hari Musik Nasional Momentum untuk Mengembangkan Musik Daerah

Seleb, Jakarta - Hari Musik Nasional yang diperingati setiap 9 Maret diharapkan mendorong penyebaran dan pembangunan sekolah musik di daerah sekaligus mendukung industri seni kreatif.  Pengamat sekaligus dosen piano Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Gusti Nugraha menekankan Hari Musik Nasional harus menjadi semangat tumbuh dan berkembangnya sekolah musik di daerah.

Baca juga; Hari Musik Nasional, Vidi Aldiano Soroti Pembajakan

Ia menyebutkan, saat ini banyak mahasiswa seni musik yang berasal Padang, Kalimantan bahkan Papua. Sayang, di daerah itu tidak ada sekolah musik padahal peminatnya banyak.

Selain itu, kata Gusti, fasilitasi berupa pembangunan sekolah musik akan menjadi ajang pengembangan jenis musik dan kebudayaan daerah-daerah di seluruh Nusantara. Gusti mengatakan bahwa musik etnis sulit masuk  mayor label karena masyarakat di Indonesia kurang mengapesiasi berbagai jenis musik.

"Masyarakat hanya menghargai musik yang sedang trend saja, berbeda di luar negeri, hampir semua genre musik didukung dan diwadahi," katanya.

Ia menyebutkan, seni khususnya seni musik bukanlah bidang yang dianggap serius oleh masyarakat. Padahal musisi sangat serius dalam proses kreatif pembuatan musik itu sendiri.

Baca juga: Hari Musik Nasional, Dirayakan oleh Artis Hingga Ketua ...

"Pemerintah harus merangkul dan mewadahi kalangan-kalangan di bawah yang terkadang memiliki kualitas musik yang baik tetapi tidak ada yang mengapresiasi," katanya.

Sebelumnya Triwan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) mengatakan bahwa sektor musik dan film akan menjadi fokus utama pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam seminar bertajuk "Ekonomi Kreatif sebagai Daya Kompetitif Kota-kota Dunia" itu Triwan menekankan pada kesejahteraan pelaku kreatif di bidang musik dengan pemberantasan pembajakan yang selama ini merugikan musisi.

Hari Musik Nasional diperingati setiap tanggal 9 Maret yang merupakan hari kelahiran musisi dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Soepratman. Wage Rudolf Soepratman lahir pada 9 Maret 1903 dan meninggal dunia pada 1938.

ANTARA

Sidang Kasus E-KTP, di Manado Kekurangan 146 Ribu Blangko

Nasional, Manado- Di tengah sidang kasus korupsi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Jakarta, di Manado terjadi kekurangan blangko. Sebanyak 146 ribu blangko  belum tersedia di kota ini yang warganya telah memenuhi syarat mendapatkan identitas kependudukan E-KTP.

Data yang diperoleh Tempo dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado menyebutkan total blangko yang diperlukan berasal dari 84.350 orang yang telah melakukan perekaman data tapi E-KTP tak kunjung jadi, serta 62 ribu warga yang memang belum melakukan perekaman data sama sekali. Kota Manado sendiri memiliki 402 ribu warga wajib KTP.

Baca: Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Politik

Kepala Dukcapil Kota Manado Julises Oehlers mengatakan sejak Juli 2016 memang tidak ada lagi penyaluran blangko E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga walaupun warga telah melakukan perekaman data, namun tetap saja fisik E-KTP belum bisa dicetak.

"Terakhir kami dapat sebanyak 4.000 blangko pada Juli 2016. Setelah itu tidak ada lagi. Untuk menyiasati, kami terbitkan surat keterangan sebagai pengganti KTP," kata Oehlers, Kamis 9 Maret 2017.

Oehlers berujar tahun ini Pemerintah Manado sudah mengajukan permintaan 17 ribu blangko E-KTP namun belum direalisasikan. "Mudah-mudahan bisa dapat lagi, karena memang sudah sangat urgen. Belum lagi masyarakat yang terus mendesak kami," kata Oehlers.

Simak: Sidang Kasus E-KTP, JPU Bakal Hadirkan 133 Saksi, Termasuk Setya Novanto

Sengkarut pengadaan E-KTP menjadi sorotan publik karena ada indikasi korupsi anggaran. KPK berupaya mengungkap praktek lancung pada proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Kamis siang persidangan perdana kasus dugaan korupsi E-KTP dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

ISA ANSHAR JUSUF

Dana Repatriasi Tax Amnesty Capai Rp 145 Triliun

Bisnis, Jakarta - Memasuki pertengahan Maret 2017, jumlah partisipasi wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty terus bertambah. Program yang sudah memasuki periode ketiga ini akan berakhir pada 31 Maret nanti.

Berdasarkan pantauan Tempo di dashboard Amnesti Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Kamis, 9 Maret 2017, diketahui total harta berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang disampaikan telah mencapai Rp 4.467 triliun. SPH itu terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp 3.304 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.019 triliun, dan repatriasi Rp 145 triliun.

Selanjutnya, jumlah uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan dalam program amnesti pajak hingga hari ini mencapai Rp 105 triliun. Tebusan itu terdiri atas orang pribadi non-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Rp 86,2 triliun, orang pribadi UMKM Rp 5,87 triliun, badan non-UMKM Rp 12,8 triliun, dan badan UMKM mencapai Rp 398 miliar.

Sedangkan realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 113 triliun. Hal itu terdiri atas pembayaran tebusan senilai Rp 106 triliun, pembayaran tunggakan Rp 6,98 triliun, dan pembayaran bukti permulaan (bukper) Rp 819 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun terus berupaya mengoptimalkan program tax amnesty hingga detik terakhir. "Periode pertama kami mengimbau, periode kedua kami mengingatkan, periode ketiga kami mengancam kalau ada yang nggak ikut," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Yoga menuturkan pihaknya akan melakukan penghimpunan berbagai data dan informasi hingga pemeriksaan bagi Wajib Pajak (WP) yang selama ini belum patuh dan mengabaikan tax amnesty.

Hal itu sehubungan dengan implementasi penegakan hukum yang sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tax Amnesty. Pasca program tax amnesty, DJP akan beralih fokus pada pengusutan WP baik badan maupun orang pribadi yang tidak ikut program tersebut ataupun yang ikut namun tidak melaporkan seluruh hartanya.

GHOIDA RAHMAH

Ketika Titi Rajo Bintang Bereksperimen Jadi Wanita 70 Tahun

Seleb, Jakarta - Titi Rajo Bintang melakukan eksperimen menjadi wanita berusia 70 tahun. Dia pun membagikan pengalamannya.

"Kemarin ceritanya aku main drum, tapi aku dipakein baju rompi yang membuat aku merasa tua seumur 70-an ya. Kostumnya berat banget," kata Titi saat ditemui di Intercontinental Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Maret 2017.

Saking beratnya, wanita kelahiran 10 Februari 1981 ini mengaku sempat jatuh saat akan mengambil stik drum. "Pas main drum otot, tulang rasanya berat. Pas main juga jadi jelek. Temponya juga memelan sampai stik drum jatuh. Pas mau ambil, aku jatuh," katanya.

Pemain film Mereka Bilang Saya Monyet ini mengatakan menjadi tua ternyata berat rasanya. "Jadi oma-oma itu ternyata berat. Ngebayangin jadi nenek-nenek enggak bisa lincah," katanya.

Dalam acara kampanye #TetapBisa, Titi juga sempat bermain drum dan tidak sengaja mematahkan ujung stik drum yang terbuat dari besi. "Tadi juga patah, kan. Aku bisa ganti dengan mudah. Kalau pas jatuh itu memang rasanya berat sekali," ujar dia.

DINI TEJA

Raja Salman Betah Liburan di Bali, Wiranto: Penjagaan Harus Rapi

Nasional, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud hingga 12 Maret nanti tak terganggu. Dia mengatakan sudah ada prosedur fisik dan non fisik untuk pengamanan kepala negara yang datang ke Indonesia

"Tentu itu proses pengamanan tidak bisa dijelaskan ke masyarakat. Intinya kita tidak boleh kecolongan, tatkala ada kepala negara berkunjung," kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.
Baca : Raja Salman Betah di Bali, Nyaman dan Nikmati Makan Tepi Pantai

Dia pun angkat bicara soal penangkapan sejumlah terduga teroris oleh Kepolisian Malaysia baru-baru ini. Kelompok itu diindikasi merencanakan aksi teror terhadap Raja Salman berkunjung ke Malaysia, akhir Februari lalu.

Penangkapan kelompok terduga teroris yang salah satu anggotanya adalah warga negara Indonesia itu, dipandang Wiranto sebagai urusan dalam negeri Malaysia.

"Kita tak boleh ganggu, kecuali Malaysia meminta informasi (mengenai) pengalaman kita, soal pengamanan Raja Salman," kata dia.

Adapun WNI yang ikut tertangkap di Malaysia pada 21 Februari lalu itu berinisial AA, 28 tahun. AA saat ini tengah menjalani proses hukum karena dugaan merencanakan teror, dan terkait jaringan radikal ISIS.
Simak pula : Terdakwa Korupsi E-KTP Terima Dakwaan Jaksa

Kementerian Luar Negeri menunggu hasil investigasi itu. Selagi diberi bantuan hukum oleh perwakilan pemerintah RI di Malaysia, AA sudah mengakui rencana pergi ke Suriah.

"Sekarang kita melihat prosesnya. Tentunya secara hukum, prinsip praduga tidak bersalah itu dipegang sampai dia dibuktikan bersalah," ujar Juru Bicara Kemlu Arrmanatha saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Maret 2017 lalu.

Ia belum bisa memastikan kebenaran pemberitaan yang mengenai rencana teror terhadap Raja Salman. Kata Arrmanatha, tak ada pengakuan dari AA soal rencana menyerang rombongan Arab Saudi.

YOHANES PASKALIS